Curhat CPNS di Bandung, Menanti Pelantikan yang Tak Pasti

Bayang-bayang jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepertinya masih jauh dari jangkauan bagi banyak calon abdi negara di Bandung. Mereka terpaksa menunggu pelantikan yang tak kunjung tiba, bahkan harus mencari cara untuk bertahan hidup sambil berharap ada kejelasan. Kira-kira apa sih yang terjadi dengan mereka? Yuk, simak cerita selengkapnya!

Menanti Pelantikan yang Tak Pasti

Pengunduran waktu pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2024 bikin banyak calon abdi negara galau. Salah satunya adalah Rina Rahadian Susana, seorang CPNS asal Kecamatan Ciparay.

Setelah lolos seleksi tahun lalu, Rina merasa bersyukur bisa jadi ASN. Namun harapannya pupus ketika pemerintah mengumumkan penundaan pelantikan hingga Oktober. “Dilihat dari jadwal, TMT diperkirakan akan berlangsung di bulan April 2025,” ungkap Rina kepada IDN Times pada Jumat (11/4/2025).

Sayangnya, setelah dia resign dari pekerjaan lamanya demi menyiapkan segalanya untuk pelantikan ini, pemerintah justru mengubah rencana tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Masoih mengutip dari jabar.idntimes.com, Rina mengatakan bahwa keputusan ini sangat merugikannya dan teman-teman lainnya yang juga sudah resign atau membayar penalti ke perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya.

Kesaksian CPNS yang Terdampak

Rina bukan satu-satunya yang merasakan dampak buruk dari penundaan ini. Banyak temannya juga terpaksa mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah resign. “Mendengar cerita rekan-rekan lain yang sama sudah terlanjur resign, kebanyakan mereka mencari pekerjaan sampingan dan mulai berbisnis,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa rekan CPNS lainnya memilih kembali bekerja di tempat lama agar tetap memiliki penghasilan sampai SK pengangkatan keluar. “Beruntung mereka mengetahui situasi saya saat ini,” kata Rina tentang kembalinya dia ke kantor lamanya.

Ombudsman Minta Pemerintah Bertindak Cepat

Di tengah ketidakpastian ini, Ombudsman Jawa Barat pun angkat bicara mengenai potensi maladministrasi dalam pelayanan publik akibat penundaan pengangkatan pegawai baru tersebut.
Dan Satriana selaku perwakilan Ombudsman Jabar menyatakan bahwa kekurangan personal dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat mempengaruhi kualitas layanan kepada masyarakat. “Beberapa penyelenggara pelayanan yang saat ini sudah kekurangan personal tentunya membutuhkan segera pengangkatan pegawai agar pelayanan berjalan optimal,” ujarnya pada hari Jumat kemarin.

Sarankan Ganti Rugi

Ombudsman meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan solutif seperti ganti rugi bagi para calon PNS serta transparansi informasi terkait alasan penundaan tersebut. “Pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial,” jelas Dan Satriana lebih lanjut. Dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian ini, para CPNS berharap ada solusi cepat agar tidak hanya sekadar menunggu tanpa kepastian kapan bisa resmi menjadi abdi negara sejati. Sumber: jabar.idntimes.com